Akhmad Munir tegaskan Solidkan PWI secara Modern dan Profesional -

Kita akan bersama-sama memperkuat peran PWI dalam melindungi kebebasan pers sekaligus meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan wartawan

Jakarta, MI.com — A Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat periode 2025–2030 yang juga Direktur Utama Perum LKBN ANTARA Akhmad Munir menegaskan komitmen untuk mensolidkan PWI dengan lebih profesional dan modern seusai terpilih memimpin organisasi profesi pers tersebut.

Direktur Utama Perum LKBN ANTARA Akhmad Munir terpilih sebagai Ketua Umum PWI Pusat periode 2025–2030 setelah meraih 52 suara, unggul dari Hendry Ch. Bangun yang memperoleh 35 suara dalam Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 2025 di Cikarang Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu.

Sementara itu, Atal S. Depari dipercaya kembali memimpin Dewan Kehormatan PWI dengan 44 suara, mengungguli Sihono HT yang mendapat 42 suara.

Munir menegaskan komitmennya menjadikan PWI sebagai organisasi pers yang solid dan modern. “Kita akan bersama-sama memperkuat peran PWI dalam melindungi kebebasan pers sekaligus meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan wartawan,” kata Munir.Munir dan Atal kompak menyampaikan apresiasi kepada Dewan Pers dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang hadir dan memberi dukungan penuh terhadap jalannya kongres.

Baca juga :

“Kami berterima kasih kepada Dewan Pers dan Komdigi yang sejak awal bersama PWI menjaga semangat kebersamaan. Kehadiran mereka menjadi dorongan moral sekaligus pengingat bahwa pers punya tanggung jawab besar bagi bangsa,” ujar Munir.

Di tempat yang sama, Atal S. Depari menambahkan kolaborasi erat antara organisasi pers, Dewan Pers, dan pemerintah adalah kunci menjaga kualitas demokrasi.

“Kami sangat menghargai dukungan dari Komdigi dan Dewan Pers. Dengan sinergi ini, PWI bisa terus menjaga marwah pers dan meningkatkan integritas wartawan,” kata Atal.

Atal juga menekankan pentingnya menjaga marwah organisasi dan tegaknya kode etik jurnalistik. “Dewan Kehormatan PWI adalah benteng moral. Kita harus memastikan wartawan tetap bekerja sesuai etika dan prinsip demokrasi,” tutur Atal.

Dengan kepemimpinan baru ini, mereka yakin PWI alan berperan strategis sebagai wadah profesional wartawan sekaligus pilar penting demokrasi Indonesia.

Sebelumnya, suasana hangat kebersamaan juga terasa sejak pembukaan Kongres PWI 2025 yang digelar Sabtu (30/8).

Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nezar Patria, Dirjen Komunikasi Publik dan Media Komdigi Fifi Aleyda Yahya, Ketua Dewan Pers Prof. Komaruddin Hidayat, Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto yang juga anggota Steering Committee Kongres, serta anggota Dewan Pers Dahlan Dahi.

Kehadiran mereka disebut-sebut menjadi penguat semangat PWI sebagai organisasi pers tertua di Indonesia.

Kedua, menguatkan eksistensi PWI di tengah disrupsi media. Munir sadar betul, industri media sedang berada di persimpangan jalan. Teknologi yang makin masif membuat model bisnis konvensional goyah. PWI harus berinovasi, beradaptasi, dan memberi nilai tambah bagi para anggotanya.

“Kita harus membangun ekosistem media yang kuat dan sehat. Baik dari sisi konten, ruh jurnalisme, maupun dari sisi bisnis,” kata Munir dalam sambutan kemenangannya.

Tentu, amanat yang tidak ringan dalam kualitas SDM jurnalis (pelatihan, uji kompetensi), dan kerja sama dengan para pemangku kepentingan, yang semua itu bermuara pada kepentingan publik.

Kongres Cikarang adalah awal dari era baru PWI. Era dimana persatuan di atas segalanya. Era dimana jurnalisme berkualitas menjadi prioritas. Era untuk mengembalikan marwah PWI.

Seusai terpilih memimpin organisasi profesi pers tersebut, Akhmad Munir menegaskan komitmen untuk mensolidkan PWI dengan lebih profesional dan modern.”Kita akan bersama-sama memperkuat peran PWI dalam melindungi kebebasan pers sekaligus meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan wartawan,” kata Munir.

Di tempat yang sama, Atal S. Depari menambahkan kolaborasi erat antara organisasi pers (PWI), Dewan Pers, dan pemerintah (Komdigi) adalah kunci menjaga kualitas demokrasi, marwah pers, dan integritas wartawan.

Disrupsi Media

Saat ini, jurnalis tidak hanya dituntut menghasilkan konten/informasi yang menarik, namun juga tetap berpegang pada objektivitas/akurasi, kode etik, serta tanggung jawab publik.

Tantangan di era digital bukan hanya soal algoritma media sosial dan perkembangan Artificial Intelligence (AI) atau Akal Imitasi yang membuat masyarakat malas membaca media/media online, karena bisa langsung bertanya dan mendapatkan jawaban secara instan.

Era disrupsi media juga tantangan dalam persaingan konten, bahkan ada juga konten digital yang bisa berdampak munculnya polarisasi informasi yang dapat memicu perpecahan di masyarakat.

Contoh dari dampak polarisasi informasi yang memicu perpecahan adalah adanya aksi solidaritas untuk insiden 28-8-2025 yang menewaskan Affan Kurniawan, pemuda berusia 21 tahun, akibat dilindas oleh kendaraan taktis (rantis) Barracuda Brimob Polri di Jakarta, di tengah bentrok antara polisi dan massa demonstran.

Sebenarnya, Affan bukan bagian dari massa aksi yang memprotes lembaga legislatif (DPR) itu, namun takdir menjemput sang pengemudi ojek online (ojol) itu saat terjebak kemacetan di tengah aksi itu ketika mengantarkan order makanan.

Meski Affan sendiri bukanlah sosok yang selama ini terkenal, baik di dunia nyata maupun maya, namun kepergiannya begitu mengundang solidaritas dari kalangan ojol yang melakukan doa bersama di sejumlah kantor kepolisian dan gedung pemerintahan, serta masjid.

Tidak ada perencanaan atau pengaturan dari keluarga dan teman-teman Affan, kecuali rekayasa Tuhan yang menggerakkan “koorlap” (koodinator lapangan) digital yang me-masif-kan aksi solidaritas dari akun ke akun digital lainnya secara “live” dengan sajian bukan hoaks/framing, atau deepfake/setting/editing/dubbing.

Namun, aksi solidaritas untuk Affan Kurniawan itu agaknya tidak bertahan seminggu, karena selang 2-3 hari sudah ada “penumpang gelap” yang memanfaatkan situasi, sehingga “koorlap” digital yang semula mendorong solidaritas digital pun berganti menjadi anarkisme digital yang sangat jahat karena dikendalikan “penumpang gelap” itu.

Aksi solidaritas yang bergeser menjadi anarkisme itu menyebabkan eskalasi situasi menjadi tidak terkendali dengan jahat, karena korban jiwa seperti dialami Affan juga bertambah hingga empat orang di Makassar yakni tiga staf DPRD Makassar dan satu orang dari massa.

Tentu, eskalasi situasi itu harus disikapi secara cepat dan hal itu sudah dilakukan Presiden Prabowo melalui pertemuan dengan tokoh 16 ormas, pimpinan TNI-Polri, pimpinan parpol. Kalau tidak cepat, apa yang terjadi di Marokko, Libya, Iraq, Syiria, dan kawasan Timur Tengah lainnya juga bisa meruntuhkan bangsa dan negara ini akibat anarkisme digital yang melihat perbedaan sebagai permusuhan. Selain persatuan, disrupsi media inilah yang juga menjadi Amanat Cikarang bagi PWI 2025-2030 era Akhmad Munir. (Antara)*