Jakarta, MI.com – Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kembali panjangnya hari libur nasional termasuk cuti bersama. Menurutnya, libur yang terlalu panjang dapat berdampak negatif terhadap produktivitas kerja di Indonesia.
Eko mengungkapkan bahwa sektor industri dan perusahaan akan terganggu jika jumlah hari libur terlalu banyak.
“Ekonomi tidak akan sehat jika terlalu banyak libur. Saya rasa pemerintah perlu mempertimbangkan kembali panjangnya hari libur nasional,” kata Eko Listiyanto kepada Beritasatu.com, Selasa (21/5/2024) lalu.
Pemerintah menetapkan 17 hari libur nasional dan 10 hari cuti bersama pada 2024. Jumlah libur yang hampir sebulan penuh ini dapat berdampak pada efisiensi dan efektivitas hari kerja, yang pada akhirnya menggerus produktivitas pekerja dan menghambat daya saing Indonesia dengan negara lain.
BACA JUGA :
- Putri Adara Krisna Siswi SDN 2 Kuningan Tampil di Kidz Biennale Galeri Nasional Indonesia 2025
- Hari Asyura: Momentum Refleksi Spiritual Penuh Keutamaan
- Sambut Tahun Baru Islam 1447 H, Pontren Darul Muta’alimin: Semaan dan Khataman Al-Qur’an
“Jumlah libur yang berlebihan dalam setahun dapat mempengaruhi para investor, baik domestik maupun asing. Mereka mungkin akan berpikir ulang jika melihat jumlah libur di Indonesia mencapai 27 hari,” tegas Eko.
Hal yang sama terjadi pada tahun 2025. ketentuan tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Nomor 1017, 2, dan 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025. Mengacu pada SKB tersebut, total ada 27 hari libur yang dapat dinikmati masyarakat Indonesia sepanjang tahun 2025.
Sebagai perbandingan, negara lain di kawasan Asia Tenggara memiliki hari libur yang lebih sedikit. Misalnya, Vietnam hanya memiliki 13 hari libur. Dampaknya akan terlihat pada tingkat produktivitas kerja di Indonesia. Berdasarkan studi tentang produktivitas kerja di kawasan ASEAN, Indonesia menempati posisi keenam dari 10 negara dengan angka US$ 23.890 per pekerja, lebih rendah dibanding rata-rata ASEAN yang berada di angka US$ 24.270 per pekerja.
Eko berharap meskipun Indonesia memiliki banyak hari libur karena keberagaman budaya dan agama, perhatian pemerintah terhadap ekonomi industri dan perusahaan tetap harus diutamakan.
“Tantangan bagi pemerintah adalah bagaimana meningkatkan efektivitas kebijakan hari libur sehingga produktivitas kerja tetap terjaga dan Indonesia mampu bersaing dengan negara lain,” ujar Eko. (Sumber: Beritasatu.com)**
Leave a Reply