Kuningan, MI.com – Sejarah baru di torehkan oleh Bupati Kuningan, Jawa Barat yang melakukan mutasi dan rotasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan diadakan di kampung. Kali ini, Jumat 13 Juni 2025, Bupati Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., melakukan mutasi/rotasi pejabat eselon II.b jauh dari kebisingan kota, tetapi di Joglo obyek wisata Desa Cibuntu, Kecamatan Pasawahan.
Ke 13 pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang dimutasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuningan Nomor 821.22/KPTS.679-BKPSDM/2025, yakni :
1. Drs. DENIAWAN, M.Si. sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A), sebelumnya Inspektur Inspektorat Kab. Kuningan;
2. Drs. H. AHMAD JUBER, M.Si. sebagai Inspektur Daerah sebelumnya Kepala Dinas Kearsipan dan Perupustakaan;
3. Drs. H. NURAHIM, M.Si. sebagai Kadis Kearsipan dan Perpustakaan, sebelumnya Kepala Badan Kesbangpol;
4. BENI PRIHAYATNO, S.Sos., M.Si. sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan;
Baca juga :
- Update Bencana Angin Kencang di Kecamatan Ciawigebang: 67 Rumah dan Bangunan Rusak
- Suyudi Ario Seto Resmi jabat Kepala BNN Gantikan Marthinus Hukom
- Dr Wahyu Hidayah jabat Pj Sekda Kuningan Gantikan Beni Prihayatno
5. H. MOCHAMAD NURDIJANTO, SH., M.Si. sebagai Kadis Perhubungan, sebelumnya Asisten Adminitrasi Umum Setda Kuningan;
6. Drs. H. DADI HARIADI, M.Si. sebagai Asisten Administrasi Umum Setda, sebelumnya Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
7. Drs. AGUS BASUKI, M.Si. sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, sebelumnya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sasatpol PP);
8. dr. H. EDI MARTONO, MARS. sebagai Kepala Dinas Kesehatan, sebelumnya Staf Ahli Bupati bidang kemasyarakatan dan SDM;
9. dr. Hj. SUSI LUSIYANTI, MM. sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, sebelumnya Kadinkes;
10. WAWAN SETIAWAN, S.Hut., MT. sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda, sebelumnya Kadis Perikanan dan Peternakan;
11. Dr. ASEP TAUFIK ROHMAN, M.Si., M.Pd. sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan, sebelumnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD);
12. H. DEDEN KURNIAWAN SOPANDI, A.Ks., M.Si. sebagai Kepala BPKAD, sebelumnya Asisten Ekbang Setda;
13. dr. DEKI SAIFULLAH, MMKes. sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kuningan (tetap).
Dengan adanya mutasi tersebut, dinas yang masih kosong yakni Satpol PP, dan Kesbangpol. Sementarara yang lainnya, masih berjalan seperti sebelumnya.
Bupati Dian mengajak kepada para pejabat untuk keluar dari zona nyaman dan rutinitas birokrasi yang terkadang menjemukan. Pemilihan Desa Cibuntu sebagai lokasi pelantikan bukanlah tanpa alasan.
“Ini adalah simbol untuk mendorong para birokrat berpikir out of the box dan bertindak lebih kreatif dan menyadarkan kembali bahwa core business adalah pariwisata,” ungkap Dian.
Bupati bahkan mengisyaratkan bahwa pelantikan dimasa depan bisa saja digelar di lokasi-lokasi tak terduga lainnya, seperti di area persawahan, dekat tempat pembuangan sampah, atau bahkan di desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem.
Mengutip falsafah Sunda, “Hirup kudu nyuprih harti, lain saukur ngudag pangkat”. Ia mengingatkan bahwa hidup adalah tentang mencari makna, bukan semata-mata mengejar kedudukan.
“Jabatan bukanlah tempat bernaung, melainkan ladang terbuka di mana peluh, ikhtiar, tenaga, hati, dan pikiran ditanam sebagai akar tanggung jawab ke tanah pengabdian,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa rotasi dan mutasi adalah sebuah keniscayaan dalam birokrasi yang bertujuan untuk penyegaran dan peningkatan kinerja, bukan sebagai hukuman atau penghargaan.
Bupati menyebutkan pekerjaan rumah besar yang masih dihadapi Kabupaten Kuningan, mulai dari angka kemiskinan, stunting, pengangguran, hingga persoalan sampah yang kian kompleks.
“Apakah kita akan diam? Apakah kita akan stuck, tidak akan berubah? Ataukah kita mulai sekarang mengambil perjuangan ini?” gugahnya kepada seluruh pejabat yang hadir.
Ia menekankan bahwa penyelesaian masalah-masalah tersebut tidak bisa lagi dikerjakan secara sektoral. Menurutnya, masalah kemiskinan bukan hanya urusan Dinas Sosial, dan masalah sampah bukan semata-mata tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup.
“Ini adalah urusan kita semua. Saya dan Ibu Wakil Bupati tidak sanggup kalau tidak dibantu oleh Bapak Ibu semuanya,” katanya, seraya mengajak seluruh jajaran untuk berkolaborasi dan bersinergi mewujudkan visi Kuningan Melesat. (Tan)**