Kuningan, MI.com — Lebih dari seratus massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kuningan (ALAMKU) melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC) di Jalan Raya 12 KM Desa Manislor, Kec. Jalaksana, Kuningan, Rabu (10/12/2025). Pengunjuk rasa menuntut BTNGC dibubarkan karena tidak becus mengurus kelestarian Gunung Ciremai.
Dalam aksinya mereka merangsek berupaya masuk ke Halaman Kantor BTNGC namun dijaga ketat puluhan anggota Polres dan sejumlah Polwan dipimpin Kapolres Kuningan, AKBP Muhamad Ali Akbar.
Aksipun semakin memanas, beberapa pengunjuk rasa melempar petugas dengan telur ayam dan gelas air mineral. Bahkan Brigpol Dini anggota Polwan wajahnya terkena lemparan telur.
Aksi unjukrasa diawali atraksi debus, lalu mereka membakar ban bekas di tengah jalan depan BTNGC. Kobaran api sebagai simbol protes panas berasap pekat. Sementara arus lalu lintaspun praktis terganggu dan Polantas-pun sibuk mengurai arus kendaraan dari arah Kuningan ke Cirebon dan sebaliknya.
Baca juga :
- Bulog dan Pemda Kuningan Sinergi Amankan Serapan Gabah Petani
- Diskatan Kuningan: Semprot Hama Padi Menggunakan Drone Lebih Murah dan Cepat
- Ini Daftar Capim BAZNAS Kuningan periode 2026–2031: Mulai Petahana hingga Mantan Ketua KPU
- Zakat Fitrah 1447 H di Kabupaten Kuningan Sebesar Rp35 Ribu
Orator Yusup Dandi menyatakan bahwa, Balai TNGC gagal total menjaga ekosistem alam Gunung Ciremai, sementara proyek wisata terlihat lebih dominan sekaligus menghancurkan hutan.
Berdasarkan fakta-fakta di lapangan diketahui sejumlah desa di lereng Ciremai, antara lain, Desa Cisantana, Desa Puncak, Cileuleuy, dan Sagarahiang, kini terancam kekeringan. “Penyebabnya disinyalir akibat pembangunan wisata yang membabat pohon besar serta mengubah tangkapan air alami, hingga praktis merusak area di kawasan konservasi Gunung Ciremai,” ungkap Yusup Dandi.
Yusuf Dandi memimpin aksi masa Aliansi Masyarakat Kuningan (Alamku) di depan Kantor BTNGC Kuningan, Rabu (10/12/2025)
Ia menegaskan, ihwal kekeringan tersebut, adalah akibat eksploitasi alam berlebihan. Tudingan tertuju pada pembangunan objek wisata yang sangat ramah semen, atau yang mereka sebut “hutan beton” di lereng Ciremai. “Ciremai adalah ibu kita “Save Ciremai” Alam kita jaga dan alam akan menjaga kita.” tegas dia.
Tuntutan yang sama dilontarkan Orator Ismah Winarto, krisis air terus berulang dianggap mencerminkan kegagalan serius dalam tata kelola konservasi Ciremai. Hal ini dampak dari pembabatan pohon yang ditebang, tanah petani hilang dengan munculnya konglomerasi wisata hingga tuan tanah.
Ismah menuding pihak BTNGC tidak menjalankan peran strategisnya dalam menjaga tata kelola kawasan konservasi Gunung Ciremai. Aksi Unjuk Rasa yang dimulai pukul 11.00 WIB berlangsung selama 2 jam. Mereka akhirnya membubarkan diri.
Kepala BTNGC, Toni Anwar menerima massa Alamku terkait pengelolaan pemanfaatan air dan kerusakan lingkungan di kawawasan TNGC.”Sebenarnya apa yang disampaikan itu sama dengan apa yang sedang kami laksanakan yang sudah terlanjur sejak lama. Kami coba tata kembali agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Toni dilansir kuninganonline.com.
Menurut Toni, persolana utama yang kerap memicu kesalahpahaman adalah kurang komunikasi. Ia menilai perlu adanya peningkatan komunikasi antara pengelola Taman Nasional dengan masyarakat dan para pemangfaat agar tiak muncul asumnsi keliru.
Terkai pemanfatan air untuk kepentingan komersil, Toni menjelaskan bahwa seluruh aktivitas tersebut harus memiliki izin dari resmi dari Kementrian Kehutanan. Ia menyebutkan sebagian pemanfaat di kawasan Palutungan diperkirakan 15 titik, masih belum menyelesaikan peroses perizinan.
Dalam kontek pengelolan, BTNGC mendorong agar pemanfat air yang belum berizin menginduk pada yang telah memiliki izin, seperti PDAM, sehingga legalitasnya menjadi satu pintu dan tata kelolanya lebih tertib.
Ia mengklim, telah beberapa kali memberikan peringatan dan melakukan pertemuan dengan para pemanfaat air untuk segera menyelesaikan proses perizinan, termasuk menyelesaikan persoalan tata kelola di wilayah tertentu yang masih memiliki dinamika antar desa. (H. Wawan Jr)*