Kuningan Kebut Program 3 Juta Rumah: Prioritas ASN Golongan Rendah dan MBR -

Kuningan, MI.com — Pemerintah Kabupaten Kuningan mendukung Program 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Fokusnya, memperluas akses hunian layak bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan rendah, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Komitmen itu disampaikan dalam sosialisasi program 3 juta rumah bagi ASN dan MBR yang digelar di Ruang Rapat Sang Adipati, lantai 2 Gedung Setda Kuningan, Senin (7/9/2026). Forum tersebut dihadiri para Sekretaris Dinas, Badan, hingga Kecamatan se-Kabupaten Kuningan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, Uu Kusmana, S.Sos., M.Si., menjelaskan keberhasilan program strategis nasional (PSN) ini sangat ditentukan oleh kesiapan daerah.

“Data kepemilikan rumah calon penerima akan divalidasi agar program ini benar-benar menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan ASN yang memenuhi kriteria,” tegas Uu Kusmana.

Baca juga :

Menurut Uu, Program 3 Juta Rumah adalah inisiatif strategis untuk mengurangi backlog perumahan, yakni jumlah keluarga yang belum memiliki rumah sendiri maupun belum menempati hunian layak.

Ia menjelaskan, ada empat kunci yang disiapkan Pemkab Kuningan:

Tata Ruang: Dinas PUTR bersama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) diperintahkan mempercepat penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk mempermudah Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
Lahan: BPKAD diminta memetakan aset tanah milik pemda yang potensial untuk lokasi perumahan subsidi.
Perizinan: Digitalisasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) didorong agar prosesnya bisa daring, cepat, dan bebas pungli.
Pembiayaan: Diperlukan konsolidasi lintas sektor melalui rakor wilayah yang melibatkan Bappeda, Disperkimtan, perbankan penyalur KPR, dan asosiasi pengembang untuk menyusun roadmap pembiayaan dan zonasi.

Dalam sosialisasi itu, turut diperkenalkan prototipe hunian Program 3 Juta Rumah di Kuningan melalui Perumahan Graha Kuningan I.

Perumahan tersebut menawarkan rumah tipe 36 dengan harga sekitar Rp166 juta, bebas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), DP 0 persen, dengan cicilan mulai Rp900 ribu per bulan. Rencana lokasinya berada di wilayah Luragung dan Cidahu.

ASN Golongan Rendah hingga PPPK Jadi Sasaran

Kepala BKPSDM Kabupaten Kuningan sekaligus Ketua DP KORPRI Kabupaten Kuningan, Beni Prihayatno, S.Sos., M.Si., memastikan program ini tidak hanya untuk MBR umum, tetapi juga ASN yang belum punya rumah pertama.

“Prioritas kami arahkan kepada pegawai golongan rendah, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta staf non-ASN di lingkungan pemerintah daerah yang tercatat belum memiliki rumah pertama,” ujar Beni.

“Program ini menjadi peluang bagi ASN dan MBR untuk mendapatkan hunian yang layak, aman dan sehat,” imbuhnya.

Raih Penghargaan dan Tambahan 250 Unit BSPS

Sementara itu, Kepala Disperkimtan Kabupaten Kuningan, Dr. H. Deni Hamdani, S.Sos., M.Si., mengungkapkan, komitmen Kuningan dalam mendukung program pusat berbuah manis.

“Pemkab Kuningan baru saja meraih penghargaan nasional dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI atas akselerasi Program 3 Juta Rumah.” uUngkap Deni Hamdani.

Penghargaan yang diterima Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., itu membawa dampak konkret. Kuningan mendapat tambahan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah sebanyak 250 unit dengan total nilai Rp5 miliar.

“Penghargaan yang diterima Pak Bupati bukan akhir dari pencapaian, melainkan stimulus dan modal kepercayaan dari pemerintah pusat yang harus kita jaga,” kata Deni.

Deni menjelaskan, secara nasional Program 3 Juta Rumah memiliki skema 2 juta rumah untuk pedesaan melalui pembangunan dan renovasi, serta 1 juta rumah baru untuk perkotaan melalui kemitraan strategis.

“Dengan dukungan data yang valid, kesiapan tata ruang dan lahan, kemudahan perizinan, serta pembiayaan yang tepat, kami berharap akses masyarakat terhadap hunian layak semakin luas, termasuk bagi ASN dan MBR di Kabupaten Kuningan,” pungkasnya.

Kegiatan dihadiri oleh Direktur Pendapatan Daerah Kemendagri, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda pada Inspektorat Khusus Kemendagri Dr. Drs. Teguh Narutomo, MM, CRGP, CGCAE, CFrA, Direktur PT Garis Reka Mulia beserta jajaran, serta Pimpinan Bank BJB Cabang Kuningan Yonathan. (Tan)*