Kuningan, MI.com — Terbitnya Surat Peringatan Tertulis Ketiga (SP3) dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung (Cimancis) kepada Perumda Tirta Kamuning (PAM) Kabupaten Kuningan, tidak terdeteksi oleh DPRD Kabupaten Kuningan.
Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, secara terbuka mengakui pihaknya kecolongan dan baru mengetahui keberadaan SP3 tersebut setelah mencuat ke publik. “Saya baru tahu kalau ada SP3 kepada PAM,” ujar Nuzul kepada sejumlah wartawan di gedung Dewan, Rabu (28/1/2026) dilansir dari siwindu.com.
Padahal, SP3 merupakan peringatan paling serius sebelum dijatuhkannya sanksi lanjutan berupa penghentian sementara kegiatan, pembekuan izin, hingga pencabutan izin pengusahaan sumber daya air.
Berdasarkan dokumen SP3 BBWS Cimanuk Cisanggarung, terdapat sejumlah pelanggaran dan kewajiban yang belum dipenuhi PAM Kuningan. Di antaranya, ketidaksesuaian jenis dan tipe konstruksi pengambilan air dengan ketentuan yang tercantum dalam izin pengusahaan sumber daya air, belum menyediakan minimal 15 persen debit air dari total pengambilan dalam bentuk fasilitas umum berupa hidran atau kran untuk masyarakat.
Baca juga :
- Ini Daftar Capim BAZNAS Kuningan periode 2026–2031: Mulai Petahana hingga Mantan Ketua KPU
- Zakat Fitrah 1447 H di Kabupaten Kuningan Sebesar Rp35 Ribu
- Khutbah Jumat: Membersihkan Diri Sebelum Ramadhan
- Khutbah Jum’at: Lima Persiapan Menyambut Ramadhan
Lalu, tidak menyampaikan laporan berkala terkait data pengambilan air harian, uji kualitas air bulanan, serta tinggi muka air harian setiap tiga bulan, pelaksanaan konstruksi tanpa persetujuan BBWS, termasuk gambar teknis, spesifikasi bangunan, jadwal, dan metode pekerjaan, serta tidak adanya koordinasi dengan BBWS dalam pelaksanaan dan pengawasan konstruksi.
Selain itu, belum melakukan kalibrasi alat ukur debit air (water meter) secara berkala setiap tahun oleh lembaga bersertifikat, dan belum memasang alat ukur debit air di dekat intake untuk mencatat tinggi muka air dan melaporkannya secara berkala kepada BBWS.
BBWS dalam SP3 tersebut memberikan tenggat waktu 7 hari kalender sejak surat diterbitkan agar PAM Kuningan menindaklanjuti seluruh kewajiban tersebut. Apabila tidak dipenuhi, BBWS menegaskan akan menjatuhkan sanksi lanjutan, mulai dari penghentian sementara penggunaan sumber daya air, pembekuan izin, hingga pencabutan izin.
Menanggapi hal itu, Nuzul Rachdy mengatakan DPRD Kuningan akan melakukan pengawasan menyeluruh (full paket) dengan mengumpulkan bahan, bukti, dan keterangan dari berbagai pihak terkait, termasuk PAM lintas daerah (Kuningan, Cirebon, Indramayu) dan BBWS.
Baca juga : BBWS Ancam Cabut Izin Kerja Sama PDAM Tirta Kamuning
“Hari Senin sebenarnya kita mau ke PAM untuk pengumpulan bukti, bahan, dan keterangan, termasuk ke PAM Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan juga ke BBWS. Surat-suratnya sudah kita kirim,” jelas Nuzul.
Namun agenda tersebut tertunda karena pimpinan DPRD Kuningan harus menghadiri rapat koordinasi nasional bersama Presiden, disusul undangan rapat nasional di Sentul.
DPRD Kuningan menjadwalkan ulang pendalaman tersebut Rabu mendatang. Dalam agenda itu, DPRD akan membedah status perizinan dan kerja sama pemanfaatan air, termasuk MoU, batasan pemanfaatan air yang diperbolehkan dan dilarang, serta besaran retribusi dari kerja sama PAM lintas daerah.
“Kita akan tanyakan sejauh mana status air yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, termasuk berapa sebenarnya pembayaran retribusi dari PDAM Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan lainnya,” ungkapnya.
Ia menegaskan, jika ditemukan pelanggaran, DPRD Kuningan akan melakukan evaluasi menyeluruh, baik terhadap PAM maupun mekanisme pengawasan di internal pemerintah daerah.
Ironisnya, hingga saat ini pimpinan DPRD Kuningan juga mengaku belum menerima laporan resmi dari Komisi II DPRD yang sebelumnya telah rapat internal. “Belum ada laporan ke pimpinan. Tapi nanti semuanya akan bermuara di pimpinan DPRD,” ujar Nuzul. (tan)