Kuningan, MI.com — Kementerian Pertanian RI terus mempercepat gerakan tanam padi di berbagai sentra produksi sebagai bagian dari strategi nasional mewujudkan swasembada pangan. Melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Kementerian Pertanian menggelar Gerakan Tanam Bersama di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Selasa (14/7/2026).
Kegiatan dipimpin langsung Kepala BPPSDMP Kementan, Dr. Idha Widi Arsanti, S.P., M.P., didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Kadiskatan) Kabupaten Kuningan Dr. Wahyu Hidayah, M.Si., bersama penyuluh pertanian, TNI, dan para petani.
Gerakan tanam dilaksanakan di dua lokasi, yakni di Desa Cileuleuy, Kecamatan Cigugur seluas 1 hektare dan dilanjutkan di Desa Cilimus seluas 3 hektare. Kegiatan ini merupakan bagian dari percepatan realisasi Luas Tambah Tanam (LTT) untuk menjaga kesinambungan produksi beras nasional.
Baca juga :
- Job Fair Diserbu Ribuan Pencari Kerja
- Cek Kriteria Desil Penerima Bansos PKH dan BPNT yang Cair 20 Juli 2026
- Wujudkan Swasembada Pangan: Kementan Percepat Gerakan Tanam di Kuningan
- Perkuat Ketahanan Pangan dari Pekarangan: Keluarga Garda Terdepan
Gerakan tersebut sejalan dengan arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang terus mendorong percepatan tanam sebagai strategi meningkatkan produksi pangan nasional. Percepatan tanam menjadi kunci untuk mengoptimalkan indeks pertanaman, menjaga keberlanjutan produksi, dan mempercepat terwujudnya swasembada pangan.
Kepala BPPSDMP Kementerian Pertanian Dr. Idha Widi Arsanti mengatakan percepatan tanam merupakan instrumen penting dalam mengoptimalkan kalender tanam nasional sehingga lahan dapat segera kembali berproduksi setelah panen.
“Gerakan tanam bersama ini dilakukan untuk mempercepat masa tanam guna meningkatkan produksi beras, menjaga ketersediaan pangan, serta mencapai target swasembada nasional,” ujar Arsanti.
Menurut Arsanti, keberhasilan percepatan tanam sangat ditentukan oleh sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, TNI, hingga petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian.
Sebagai salah satu sentra produksi padi di Jawa Barat, Kabupaten Kuningan memiliki luas baku sawah mencapai 26.016 hektare yang menjadi modal strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
Baca juga :
Kinerja sektor pertanian Kuningan pun menunjukkan tren yang positif. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas tanam padi mencapai 31.357 hektare, luas panen 32.456 hektare, dengan total produksi sebesar 198.928 ton dan produktivitas rata-rata 61,29 kuintal per hektare. “Capaian tersebut menegaskan peran Kabupaten Kuningan sebagai salah satu daerah penyangga produksi beras di Jawa Barat yang terus memberikan kontribusi bagi pemenuhan kebutuhan pangan nasional.” ujar Idha.
Kepala Diskatan Kuningan, Dr. Wahyu Hidayah mengatakan Gerakan Tanam Bersama merupakan implementasi nyata sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengakselerasi target produksi pangan nasional.
“Gerakan tanam bersama bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi gerakan produksi. Setiap hektare yang ditanam lebih cepat akan mempercepat panen berikutnya, meningkatkan indeks pertanaman, dan memperbesar kontribusi terhadap produksi beras nasional,” kata Wahyu.
Kepala BPPSDMP Kementan, Idha Widi Arsanti, dan Kadiskatan Kuningan, Wahyu Hidayah menuju lokasi gerakan percepatan tanam di areal persawahan Desa/Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Selasa (14/7/2026)
Ia menjelaskan, pada Juli 2026 Kabupaten Kuningan menargetkan Luas Tambah Tanam (LTT) sebesar 5.671 hektare. Dari target tersebut, Kecamatan Cigugur ditetapkan sebesar 144 hektare, sedangkan Desa Cileuleuy memiliki target 23 hektare.
Menurut Wahyu, target tersebut hanya dapat dicapai melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. “Produksi pangan tidak boleh berhenti. Karena itu, setiap jengkal lahan harus segera kembali ditanami setelah panen. Semakin cepat kita menanam, semakin cepat pula kita memanen. Inilah semangat yang kami bangun bersama petani untuk mendukung target swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah. Penyuluh, brigade alsintan, pemerintah daerah, TNI, dan petani harus bergerak dalam satu irama agar tidak ada lahan yang menganggur setelah panen,” tegasnya. (Tan)*