Cipasung Plus Desak Hapus Tunjangan DPRD Rp 36,5 Juta/Bulan -

Kuningan, MI.com — Mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus, terdiri dari HMI, GMNI, KAMMI, dan PMII Kabupaten Kuningan mendesak Bupati Dian Rachmat Yanuar menghapus tunjangan rumah 50 Anggota DPRD Kuningan senilai Rp22 – 25 Juta/bulan/anggota, dan tunjangan transfortasi Rp14,5 juta/bulan/anggota. Untuk jatah Ketua dan Wakil Ketua DPRD lebih besar.

Desakan disampaikan oleh mereka dalam Audiensinya bersama Bupati Kuningan beserta jajaran, di Ruang Rapat Lantai II Setda Kuningan, Sabtu (13/09/2025)

Mahasiswa menyampaikan pandangan kritisnya terkait tunjangan DPRD, efisiensi belanja daerah, hingga keadilan fiskal. Ketua GMNI menilai tunjangan DPRD tidak logis di tengah kondisi fiskal yang lemah. Ketua HMI menekankan bahwa kepedulian mahasiswa jangan diremehkan.

Ketua KAMMI menuntut penghapusan tunjangan rumah dan kendaraan bagi anggota DPRD untuk dialihkan kepada rakyat. Ketua PMII mempertanyakan apakah tunjangan fantastis tersebut sudah sesuai asas kepatutan dan kewajaran.

Meski penuh kritik, suasana audiensi berlangsung hangat, terbuka, dan konstruktif. Pemerintah menerima masukan mahasiswa dengan sikap terbuka, sekaligus memberikan penjelasan berdasarkan regulasi dan kondisi riil keuangan daerah.

Baca juga :

Pj Sekda Kuningan, Dr Wahyu Hidayah dalam menyampaikan apresiasi tinggi kepada mahasiswa yang telah menggelar aksi damai dengan tertib dan santun.

“Mahasiswa adalah mitra strategis dalam pembangunan daerah. Kepedulian aktif dari sahabat-sahabat Cipayung Plus adalah energi positif untuk Kuningan,” ujarnya dilansur inilahkuningan.com.

Bupati Kuningan menyampaikan rasa bangga atas sikap kritis sekaligus konstruktif mahasiswa. Menurut Bupati Dian, pertemuan ini menjadi ruang saling memahami dan mencari solusi bersama atas tantangan daerah.

“Bagi saya, audiensi ini adalah vitamin sekaligus obat. Kita akui APBD kita masih sakit, tetapi dengan masukan adik-adik mahasiswa, saya optimis Kuningan akan terus maju. Semua kepala SKPD saya hadirkan agar penjelasan yang diterima utuh dan transparan. Ini bukti bahwa pemerintah tidak menutup diri, justru membuka diri untuk dikritisi,” tegas Bupati.

Bupati juga menambahkan bahwa beberapa isu perlu dilihat secara lebih komprehensif. Misalnya, penyelenggaraan event TDL yang terbukti mendongkrak kunjungan wisatawan hingga mendapat sorotan media regional maupun internasional. “Nilai tambah dari hal seperti ini menjadi peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat,” lanjutnya.

Kepala BPKAD Kabupaten Kuningan, Deden Kurniawan, memaparkan kondisi fiskal daerah. Ia menegaskan bahwa berbagai kebijakan terkait tunjangan DPRD maupun kendaraan dinas sudah diatur regulasi dan bersifat mandatory.

“Efisiensi itu bisa dilakukan, tetapi juga tergantung pada komitmen pribadi masing-masing. Pak Bupati sendiri sudah memberi teladan dengan menyesuaikan TPP ASN. Prinsipnya, kita ingin lebih berempati kepada masyarakat,” ungkapnya.

Di sisi lain, Kepala DPUTR, Putu Bagiasna juga memastikan bahwa perbaikan infrastruktur di kota tetap menjadi kewajiban rutin pemerintah, bukan hanya karena adanya event tertentu. (Tan)**