BANDUNG, MI.com — Kritik tajam terhadap agenda budaya dan pendidikan Peminsi Jawa Barat mencuat dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar di Kota Bandung, Senin (11/5/2026) lalu.
Anggota Komisi V DPRD Jabar Maulana Yusuf Erwinsyah mempertanyakan dasar historis perayaan Milangkala Tatar Sunda, sekaligus meminta evaluasi serius terhadap program Sekolah Maung (Manusia Unggul) yang digagas Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.
Dalam forum resmi paripurna, Maulana menilai pelaksanaan Milangkala Tatar Sunda berpotensi menyesatkan pemahaman sejarah masyarakat, apabila tidak dibangun di atas landasan akademik yang kuat.
Dilansir dari inilahkoran.id., perayaan tersebut, ungkap Maulana, dinilai ahistoris karena hanya merujuk pada satu momentum sejarah, yakni 18 Mei tahun 669 Masehi, tetapi dirangkai menjadi agenda panjang selama 16 hari tanpa penjelasan ilmiah yang memadai.
“Kegiatan perayaan Milangkala Tatar Sunda adalah ahistoris, karena rangkaian acara tersebut hanya bersandar pada sejarah tanggal 18 Mei saja yaitu tepat pada tahun 669 masehi tanpa ada referensi pasti rangkaian harus dilaksanakan selama 16 hari, yaitu dimulai pada 2 hingga 18 Mei,” kata Maulana.
Baca Juga :
- DPRD Jabar Soroti Milangkala Tatar Sunda dan Sekolah Maung
- Bupati Dian: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Transparan dan Pro Rakyat
- TPT Area Parkir Kantor Setda Kuningan Ambruk
- 121 Calon Jemaah Haji Ilegal Gagal Berangkat ke Makkah
Dilansir dari inilah koran.id, Maulana juga menyoroti inkonsistensi narasi sejarah yang dibangun dalam rangkaian kegiatan tersebut. Menurutnya, perjalanan simbolik Milangkala Tatar Sunda dianggap tidak utuh karena hanya melibatkan sembilan daerah, sementara konstruksi sejarah Sunda dinilai lebih kompleks.
Selain substansi sejarah, Maulana mempertanyakan aspek penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan Milangkala Tatar Sunda. Ia meminta pemerintah membuka secara transparan sumber pembiayaan kegiatan, yang menurut estimasinya mencapai miliaran rupiah.
Maulana mengungkapkan, pelaksanaan acara di empat kabupaten saja diperkirakan menelan anggaran hingga Rp2,7 miliar. Dia pun mempertanyakan pembiayaan di daerah lain serta konsistensi pernyataan pemerintah yang menyebut kegiatan tersebut tidak menggunakan APBD.
Tak hanya menyoroti agenda budaya, Maulana juga mengkritisi implementasi program Sekolah Maung. Dia mengakui konsep sekolah tersebut memiliki gagasan yang baik, tetapi pelaksanaannya dinilai belum tepat sasaran.
Menurutnya, pengujian konsep pendidikan unggulan tidak efektif apabila diterapkan pada sekolah-sekolah yang sejak awal sudah memiliki kualitas tinggi.
“Sekolah Maung memiliki konsep yang baik. Namun dengan pelaksanaan saat ini justru ibarat memberi garam pada lautan. Bagaimana konsep tersebut dapat diuji dengan baik jika dijalankan di sekolah-sekolah yang tanpa embel ‘Maung’ pun sudah menjadi sekolah unggulan,” ujar Maulana.
Dia juga mengingatkan agar pemerintah tidak terkesan tergesa-gesa dalam menjalankan program pendidikan hanya demi memenuhi janji politik belaka. (Tan)*