Pemberlakuan KUHP: Ujian Transisi dan Kematangan Negara Hukum -

Oleh : Andriansyah Tiawarman

Kuningan, MI.com — PEMBERLAKUAN Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional akan menjadi salah satu peristiwa hukum paling menentukan dalam sejarah penegakan hukum Indonesia. Untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan, bangsa ini sepenuhnya meninggalkan instrumen warisan hukum pidana kolonial dan menggantikannya dengan kodifikasi nasional.

Secara simbolik, ini adalah kemenangan kedaulatan hukum. Namun secara praktis, ia sekaligus menjadi ujian besar bagi kematangan negara hukum Indonesia. KUHP baru tidak hanya membawa perubahan norma, tetapi juga perubahan paradigma.

Hukum pidana tidak lagi dipahami sebagai alat pembalasan semata, melainkan sebagai instrumen pengelolaan konflik sosial yang berorientasi pada keadilan, kemanusiaan, dan pemulihan.

Prinsip ultimum remedium, pidana alternatif, hingga pengakuan terhadap tujuan rehabilitatif menunjukkan arah kebijakan pidana yang lebih progresif. Namun, perubahan paradigma tidak otomatis menjamin perubahan praktik. Tantangan terbesar pemberlakuan KUHP justru terletak pada fase transisi dan implementasi.

Baca juga :

Pemidanaan Tanpa kesiapan aparatur penegak hukum dan panduan penegakan yang jelas, hukum yang dirancang progresif dapat berubah menjadi instrumen kaku. Bahkan dalam kondisi terburuk, ia menjadi represif. Persoalan transisi juga terlihat pada relasi antara KUHP baru dengan peraturan perundang-undangan lain, termasuk peraturan daerah.

Banyak perda yang masih memuat ketentuan pidana dengan rumusan dan ancaman yang tidak selaras dengan KUHP nasional. Jika harmonisasi tidak segera dilakukan, potensi konflik norma dan ketidakpastian hukum di daerah menjadi tak terhindarkan.

Dalam negara kesatuan, hukum pidana tidak boleh terfragmentasi oleh perbedaan tafsir dan regulasi lokal yang saling bertentangan. Tantangan lain muncul dari penanganan perkara yang masih berjalan saat KUHP baru mulai berlaku.

Asas lex mitior—penerapan hukum yang paling menguntungkan bagi terdakwa—memang telah diakomodasi. Namun dalam praktik, penentuan pasal mana yang lebih menguntungkan, apakah terjadi dekriminalisasi, atau apakah norma baru memiliki padanan yang jelas, akan sangat bergantung pada kapasitas dan keberanian aparat penegak hukum untuk mengedepankan keadilan substantif, bukan sekadar kepastian formal.

Di sisi lain, kekhawatiran publik terhadap sejumlah ketentuan dalam KUHP baru juga tidak dapat diabaikan. Pasal-pasal yang menyentuh relasi antara warga negara dan kekuasaan, bentuk ekspresi pendapat, serta kritik terhadap penyelenggara negara memunculkan diskursus serius tentang ruang kebebasan sipil.

Lokal Terlepas dari adanya mekanisme pembatasan seperti delik aduan, pengalaman penegakan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa hukum pidana kerap digunakan secara politis, terutama dalam situasi relasi kuasa yang timpang, khususnya antara warga dengan negara.

Dalam konteks ini, penting untuk dipahami bahwa dampak hukum pidana tidak selalu muncul dari seberapa sering suatu pasal digunakan, melainkan dari efek psikologis yang ditimbulkannya. Ketakutan akan kriminalisasi dapat melahirkan self-censorship di masyarakat, di mana warga secara sukarela membatasi ekspresi dan kritiknya.

”Ultimum Remedium” dan Harga Sebuah Pengampunan Artikel Kompas.id ”Ultimum Remedium” dan Harga Sebuah Pengampunan Dalam jangka panjang, situasi semacam ini berbahaya bagi demokrasi karena melemahkan fungsi kontrol publik terhadap kekuasaan.

Pemberlakuan KUHP juga harus diintegrasikan dengan diskursus hukum acara pidana yang baru. Perluasan kewenangan penegak hukum dalam hal penahanan, penggeledahan, dan pemblokiran informasi—terutama yang berbasis penilaian subjektif aparat—menuntut sistem pengawasan yang kuat. Tanpa kontrol yang efektif, diskresi dapat berubah menjadi kesewenang-wenangan.

Pada akhirnya, keberhasilan KUHP tidak diukur dari statusnya sebagai instrumen “made in Indonesia” atau keindahan dan kelengkapan rumusan pasalnya, melainkan dari etika penegakan hukumnya.

Negara hukum yang dewasa bukanlah negara yang paling banyak mempidanakan, tetapi negara yang paling mampu menahan diri dalam menggunakan hukum pidana. Pemberlakuan KUHP seharusnya menjadi momentum konsolidasi: memperkuat kepastian hukum tanpa mengorbankan keadilan, menegakkan ketertiban tanpa mematikan kebebasan.

KUHP adalah awal dari proses panjang, bukan garis akhir. Jika dijalankan dengan kehati-hatian, integritas, dan keterbukaan terhadap kritik, ia dapat menjadi fondasi hukum pidana nasional yang berkeadilan.

Namun, jika diterapkan tanpa sensitivitas terhadap hak asasi dan dinamika sosial, KUHP justru berisiko menjauhkan hukum dari rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Maka dari itu, penting bagi negara untuk memastikan KUHP sejalan dengan prinsip keadilan dan segera berhenti, atau setidaknya mengurangi, glorifikasi label “hukum buatan Indonesia” yang disematkan pada KUHP nasional.

Penulis: Andriansyah Tiawarman K Advokat, Dosen, Kurator, Kepailitan dan Pengurus PKPU, Pimpinan Justitia Group, salah satu lembaga Pelatihan dan Sertifikasi Hukum terbesar di Indonesia saat ini. (Sumber: kompas.com)*