Wartawan Tidak Kebal Hukum, Kasat Reskrim: Jika ada Tindak Pidana Bisa Diproses Hukum -

Cilimus, MI.com — Kasat Reskrim Polres Kuningan, AKP Abdul Azis, S.H.CPHR, dan wartawan Kabar Cirebon, Iyan Irwandi, S.IP menjadi pembicara alam diskusi bertema “Apakah Wartawan Kebal Hukum” di Café & Resto Woodland, Desa Setianegara, Kecamatan Cilimus, Senin (23/12/2025).

Diskusi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wartawan tentang pentingnya mematuhi hukum dan tidak melanggar hak-hak orang lain.

Tiga orang wartawan ikut menyampaikan pertanyaan atau masukan kepada dua narasumber diantaranya Drs. Agus Sugiarto – wartawan Radar Cirebon, Maman Sutarman – Wartawan BOM, dan Sukartanu, SH – Identitas Bangsa.

AKP Abdul Azis mengungkapkan, bahwa dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan tidak bisa dipidana, namun apabila melakukan tindak pidana seperti melakukan pemerasan, menyebar berita bohong atau hoax, selama ada pengaduan maka dapat diproses hukum, berdasarkan UU ITE dan KUHP.

Baca juga :

Ia meminta kepada wartawan atau jurnalis dalam membuat berita harus berhati-hati sesuai dengan mengacu kepada kode etik jurnalistik, artinya wartawan dalam menayangkan berita harus profesional, independen dan berimbang. Berimbang artinya ada konfirmasi kepada narasumber, tidak merugikan salah satu pihak.

“Kami sangat mendukung wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik, dan harus taat hukum, karena wartawan tidak kebal hukum. Selama ada tindak pidana, di luar produk jurnalistik dan ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, maka oknum wartawan bisa diproses hukum pidana.” jelas mantan anggota Saber Pungli Provinsi Jawa Barat ini.

Hal senada disampaikan oleh Iyan Irwandi. Ia mengungkapkan bahwa wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik, harus bergabung dengan media yang telah berbadan hukum pers. Dalam hal ini PT (perseroan terbatas) yang khusus bergerak dibidang media massa, tidak bersatu misalnya dengan usaha jasa kontruksi, atau lainbidang usaha lainnya.

“Setiap wartawan yang telah bergabung dalam perusahaan media yang telah berbadan hukum pers, dan telah terverifikasi oleh Dewan Pers, maka produknya merupakan karya jurnalistik yang akan dilindungi oleh Dewan Pers.” jelas mantan ketua PWI Kabupaten Kuningan ini.

Di luar ketentuan itu, maka mereka tidak akan dilindungi oleh Dewan Pers. “Setiap karya jurnalistik yang diadukan ke Dewan Pers, akan diverifikasi. Apakan telah ditempuh upaya pembuatan berita, secara berimbang, dan telah melakukan konfirmasi? Kalau tanpa konfirmasi bisa dilakukan hukuman berupa pembuatan permohonan maaf di medianya mereka.” Ungkap Iyan menjawab pertanyaan Agus Sugiarto.

Makna Hari Ibu bagi Wabup Tuti Andriani, dan Angota DPRD Kuningan Sri Laelasari

Wakil Bupati Kuningan, Hj Tuti Andriani dan Anggota DPRD Kuningan Fraksi Gerindra, Sri Laelasari menghadiri diskusi dengan wartawan di Café Resto Woodland Kuningan, Senin (22/12/2025)

Sementara pada session 2, materi terkait Makna Hari Ibu dengan dua narasumber, yakni Wakil Bupati Kuningan, Hj. Tuti Andriani, SH., M.Kn, dan Anggota DPRD Kuningan Fraksi Gerindra, Sri Laelasari. Sayang pada session ke 2 ini tidak ada diskusi dengan para wartawan yang hadir.

Materi pun terkait peranan ibu dalam keluarga mereka saja, sehingga terkesan menjenuhkan. Bukan dalam kontek keberadaan mereka, dalam perannya sebagai pejabat publik sesuai dengan issu kekinian.

Menurut Wabup Tuti Andriani, seorang ibu sungguh sangat berarti. “Sosok seorang ibu adalah sisok yang tidak bisa tergantikan,” katanya

Ia pun berpesan, setinggi apapun karir atau jabatan, kita harus selalu ingat bahwa kodrat kita adalah seorang ibu. “Setinggi apapun posisi kita, jabatan kita, kita harus tetap ingat kodrat seorang ibu yaitu mengurus dalam rumah tangga termasuk mengurus dan mendidik anak.” tegas dia.

Sementara Sri Laelasari, menuturkan terkait perjalanan hidupnya, dan jasa ibunya sejak melahirkan, mengurus dan mendoakan agar anak-anaknya sukses. (Tan)*