Pemerintah Resmikan Wajib Belajar 13 Tahun, Prasekolah Jadi Tahap Awal -

Jakarta, MI.com — Dalam mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat PAUD menyelenggarakan Workshop Pendidikan dengan tema Peran Pendidikan Dalam Mewujudkan SDM Unggul Untuk Indonesia Emas 2045 yang dilaksanakan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (19/6).

Acara dihadiri oleh Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Gogot Suharwoto; Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani; Direktur PAUD, Nia Nurhasanah; Kepala BPMP NTB, Katman.

Dalam kesempatan ini, Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) juga selaku Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyampaikan kabar baik bagi seluruh masyarakat terkait Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Baca juga :

Ia menyampaikan pernyataannya kepada PAUDPEDIA, bahwa untuk Program Prioritas Pemerintah yakni Wajib Belajar 13 Tahun, yang mencakup Satu Tahun Wajib PAUD, telah masuk dalam draf revisi UU Sisdiknas yang saat ini masih dalam pembahasan di Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI. “Hal ini merupakan langkah maju yang sangat penting untuk memastikan hak mendapatkan pendidikan dimulai dari PAUD yang akan diakui oleh negara,” ujar Hardian.

Hardian menegaskan pentingnya penguatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai fondasi strategis dalam mencetak generasi emas Indonesia tahun 2045. Utamanya PAUD yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan adalah potensi yang tidak tergantikan dalam menyiapkan anak bangsa yang unggul.

“Kami di Komisi X DPR RI memandang bahwa penguatan PAUD adalah investasi jangka panjang yang sangat vital dalam skenario Indonesia Emas 2045. Kita sedang menuju negara dengan target menjadi kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. SDM unggul adalah kuncinya, dan itu dimulai sejak usia dini,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Katman, mengatakan saat usia dini dimana masa emas dalam pertumbuhan otak, pembentukan karakter, dan peletakan dasar kompetensi abad 21 seperti kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan berpikir kritis.

“Jika kita gagal memberikan stimulasi yang tepat melalui layanan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) yang berkualitas, maka kita juga gagal mencetak SDM unggul yang bisa menjawab tantangan zaman,” ujar Katman.

Katman menambahkan apabila terdapat sejumlah risiko jika PAUD tidak diperkuat seperti tingkat partisipasi PAUD yang rendah di beberapa daerah yang dapat menyebabkan ketimpangan kualitas SDM antarwilayah. Kemudian layanan PAUD yang belum merata dan berkualitas akan memperdalam masalah untuk mendapatkan pendidikan yang baik serta merata.

“Minimnya investasi di PAUD akan berimbas pada rendahnya kesiapan belajar anak di jenjang pendidikan dasar, yang mempengaruhi capaian pendidikan nasional secara keseluruhan,” tambah Katman.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi pondasi Indonesia Emas 2045 yang dapat dijadikan investasi bagi negara. Karena investasi pada PAUD bukanlah pemborosan. Justru sebaliknya, ini adalah investasi strategis dan jangka panjang. Sejumlah studi menyatakan bahwa pengembalian investasi tertinggi dalam pendidikan terjadi pada usia dini

Ilustrasi anak-anak Taman Kanak Kanak sedang belajar dan bermain

Direktur Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kemendikdasmen, Nia Nurhasanah, dalam forum dialog bersama media di Jakarta, Jumat (19/9/2025). “Wajib belajar 13 tahun adalah upaya kolektif untuk mewujudkan visi pendidikan bermutu untuk semua. Satu tahun prasekolah menjadi pondasi penting agar anak siap secara kognitif, sosial, dan emosional sebelum memasuki jenjang SD,” ujarnya, seperti yang dikutip dari laman Infopublik.id.

Dasar Hukum dan Rencana Strategis

Program wajib belajar 13 tahun memiliki dasar hukum yang kuat. Kebijakan ini sudah masuk dalam MPJPM 2025–2045 serta menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025–2029. Pemerintah juga sedang menyiapkan grand design wajib belajar prasekolah melalui koordinasi dengan sedikitnya 15 kementerian/lembaga terkait.

Pemerintah menyiapkan strategi bertahap dengan fokus pada tiga aspek:

1. Akses – melalui pilot proyek PAUD–SD satu atap, pembangunan unit sekolah baru, penambahan ruang kelas, serta penegerian PAUD, terutama di daerah 3T.

2. Mutu – peningkatan akreditasi, pemenuhan standar nasional PAUD, penguatan kompetensi pendidik, hingga pengayaan kurikulum berbasis STEM, bahasa ibu, karakter, dan literasi digital.

3. Tata Kelola – sinkronisasi regulasi, penyusunan NSPK, penguatan kelembagaan, dan koordinasi lintas sektor dengan dukungan anggaran yang terus meningkat.

“Kami realistis, dimulai dengan 1 tahun prasekolah sebagai bagian dari wajib belajar. Ini fase krusial untuk menyiapkan transisi anak dari PAUD ke SD yang menyenangkan dan bermakna,” jelas Nia.

Kolaborasi dan Peran Masyarakat

Nia menegaskan, keberhasilan wajib belajar 13 tahun bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah daerah, organisasi profesi, dunia usaha, lembaga filantropi, hingga peran Bunda PAUD.

“Bunda PAUD terbukti mampu menggerakkan lintas perangkat daerah dan komunitas. Kami akan memberi apresiasi atas kiprah mereka yang konsisten memperjuangkan PAUD di daerah,” tambahnya.

Saat ini, Kemendikdasmen sudah bermitra dengan lebih dari 75 organisasi untuk memperkuat implementasi pendidikan anak usia dini di berbagai wilayah.

Program wajib belajar 13 tahun dipandang sebagai investasi besar bagi pembangunan manusia Indonesia. Data menunjukkan, anak yang mengikuti PAUD memiliki tingkat literasi, numerasi, serta motivasi belajar lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak mengikutinya.

“Kampanye pentingnya PAUD harus menjadi gerakan bersama. Dengan partisipasi semesta, anak-anak Indonesia akan tumbuh cerdas, sehat, dan berkarakter,” tutup Nia. (Tan)**